Tanah Kapling Gedongombo, Semanding

1. Permohonan Hak Milik Atas Tanah Negara Terletak di Desa Gedongombo Seluas +17.100m2 Atas Nama H.S. Monir Maliki Dkk (57 Orang)
2. SK Bupati No : 225 Tahun 1991 tentang Pengusulan untuk Mendapatkan Hak Milik Atas Tanah Negara Terletak di Ds. Gedongombo
3. Nama-Nama Anggota Legislatif dan Eksekutif yang Belum Melengkapi Administrasi Permohonan Hak Milik Atas Tanah Negara
4. Nama-Nama Anggota Eksekutif yang Mendapatkan Jatah Tanah di Tuban
5. Tanah Kapling untuk Anggota Eksekutif dan Legislatif yang Terletak di Desa Gedongombo
6. Pembayaran Biaya Permohonan Hak Milik Atas Tanah Negara

Sidorejo, Tuban

7. Daftar Nama-Nama Anggota Muspida, Kepala Dinas, dan Kepala Bagian Pemerintah Daerah Tk. II Tuban Beserta Permohonan Hak Milik Tanah (Kaplingan)
8. SK Bupati No. 128 Tahun 1986 tentang Pengusulan untuk Mendapatkan Hak Milik Atas Tanah Negara Terletak di Kel. Sidorejo dan di Desa Ronggomulyo
9. Pengiriman Gambar dan Daftar Nama-Nama Calon Pemilik Tanah Kapling di Desa Sidorejo Tahun 1987
10. Permohonan Hak Milik Tanah + Daftar Nama Muspida, Ketua/Wakil Ketua DPRD, Pejabat Pemda yang Belum Mengirimkan Permohonan Hak Milik Tanah 1987
11. Pertimbangan Atas Permohonan Tanah Kaplingan Kel. Sidorejo 1987
12. SK Bupati No : 17 Tahun 1991 tentang Pengusulan untuk Mendapatkan Hak Milik Atas Tanah Negara di Kel. Sidorejo
13. Daftar Nama-Nama Muspida, Kepala Bagian/Dinas Pemda yang Membayar Biaya Ukur dan Patok Tanah Kaplingan
14. Daftar Penerimaan Arsip Permohonan Hak Milik Atas Tanah Negara Terletak di Ds. Sidorejo
15. Data Kapling Tanah dan Bangunan pada Kompleks Perumahan Ds. Sidorejo
16. Penyelesaian Batas Tanah Negara yang Diajukan Permohonan Hak Atas Nama Sdr. Samidi (Dan Ramil Kec. Rengel) dan Tanah Negara yang Dikuasai oleh Polres yang Terletak di Kel. Sidorejo
17. Pemasangan Patok Beton pada Tanah Kapling DPRD + Biaya Permohonan
18. Penyampaian Berkas-Berkas Tanah Kaplingan
19. Penyerahan Pasangan Patok Kaplingan DPRD
20. Permohonan Hak Milik Tanah untuk 33 Orang Anggota DPRD 1987
21. Masalah Ruilslag Tanah Instansi Pemerintah 1996